🌑 Keberadaan Komnas Ham Indonesia Sangat Penting Karena Berbagai Alasan

Bahwawalaupun keberadaan Komnas HAM tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU 39/1999, tetapi memiliki constitutional importance. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". KomnasHAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Pasal 77. Komnas HAM berasaskan Pancasila. Pasal 78. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari : sidang paripurna; dan; sub komisi. Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur palayanan. Pasal 79 Karenaitu, faktor SBY sangat penting dan menentukan peta pertarungan Kongres PAN. 2 Update Indonesia — Volume IV, No. 8 - Januari 2010 sebelumnya pada 30 November 2009, Komnas Perempuan mengadakan acara peringatan 10 Tahun Keberadaan Komnas Perempuan yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beberapa alasan yang Berkaitandengan hal tersebut, (Idrus Affandi dan Karim Suryadi) menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang BahwaHAM merupakan hak bersifat kodrati dan fundamental Adanya hak setiap individu untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya Tanggung jawab negara (pemerintah) dalam pemenuhan HAM Hak dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul Hak untuk bebas dari kemiskinan Question 4 20 seconds Q. Indonesia Beberapa peristiwa sangat penting yang perlu dicatat pula dalam masa ini antara lain bahwa: Panitia ini menurut rencana akan dilantik oleh Jepang pada 18 Agustus 1945 dan akan bersidang tgl. 19 Agustus 1945, dengan Ketua: Ir. Soekarno dan Wakil Ketua: Drs. M. Hatta dengan 21 orang anggota dan kemudian ditambah 6 lagi; namun tidak Manusia(Komnas HAM), pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai HAM dan pembentukan Pengadilan HAM. G. Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 Pilihlah alternatif jawaban yang paling benar! 1. Secara yuridis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena . hamatau hak asasi manusia menurut undang -- undang ri nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta KeberadaanKomnas HAM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 715, dan memiliki fungsi diantaranya fungsi pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM16. babak baru dimulai Negara Indonesia dengan beberapa permasalahan yang masih tersisa, salah satu adalah menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Denganpenegakan hukum dan keadilan, maka perlindungan hak asasi manusia warga Negara Indonesia dapat tercapai cita-cita Negara hukum dan demokratis (democratische rechtsstaat) atau Negara demokrasiyang berdasar atas hukum (constitutional democracy). 1.3.Tujuan Penulisan. Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Karya Tulis ini adalah sebagai KeberadaanKomnas Ham juga dapat mendukung terjadinya gugatan cerai oleh perempuan. Menurut Yunianti Chuzaifah wakil ketua Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sepanjang lima tahun terakhir sebanyak 260.000 perempuan mengalami kekerasan dan melaporkan yang dialaminya ke Komnas Ham, dan menyebutkan pelaku UDHRtelah sangat penting hingga saat ini sebagai standar. dan pemenuhan HAM warga negaranya. 9 Keberadaan Komnas HAM. mendukung kinerja LBH yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. 461gC. - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merupakan lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain. Dasar pembentukan Komnas HAM ialah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pdf.Pada mulanya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Seiring dengan runtuhnya Orde Baru dan meletupnya gerakan reformasi 1998, kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara lantas semakin kuat dengan penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. UU yang sama pun mengatur fungsi lembaga tersebut. Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi Hak Asasi Manusia."Sementara Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan bahwa tujuan pembentukan Komnas HAM adalah sebagai berikut1. Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang Terbentuknya Komnas Ham Mengutip materi kursus HAM untuk pengacara berjudul "Peran Komnas Ham Dalam Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" yang ditulis Sriyana, ide didirikannya Komnas HAM mencuat pada tahun 1991. Tepatnya pada Januari 1991, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bersama PBB membuat Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia di Jakarta. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi untuk membentuk sebuah institusi negara yang khusus menangani penegakan HAM. Pendirian institusi khusus itu dinilai perlu dilakukan karena penegakan HAM di Indonesia belum dijalankan dengan baik. Pelanggaran HAM, seperti penangkapan orang yang tidak sah, penculikan secara paksa, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya masih kerap terjadi. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Keppres no. 50 tahun 1993 sebagai tindaklanjut dari rekomendasi tersebut. Keppres 50/1993 itu berisi perintah pembentukan sebuah komisi nasional bernama Kominis Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Dalam Keppres tersebut, dijelaskan bahwa pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk membantu pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia guna mendukung tujuan dari pembangan nasional. Tujuan dan fungsi Komnas HAM kemudian dikukuhkan dan diperkuat lewat penerbitan UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan terbitnya UU tersebut, posisi Komnas HAM menjadi lebih kuat, terutama dari segi dasar 39/1999 juga menjelaskan bahwa anggota Komnas HAM terdiri dari 35 orang yang dipilih oleh DPR atas rekomendasi anggota Komnas HAM sebelumnya. Anggota Komnas HAM memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya boleh dipilih sekali didirikan pada tahun 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Berdasar UU tersebut, syarat menjadi anggota Komnas HAM adalah memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusiannya; berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; atau berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan dari lembaga swadaya masyarakat atau kalangan perguruan tinggi. Infografik SC Wewenang Komnas HAM. Tugas dan Wewenang Komnas HAM UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM. Berdasarkan pasal 89 UU 39/1999, sejumlah tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi, Komnas HAM bertugas danberwenang melakukan Perdamaian kedua belah pihak; Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Mengutip publikasi resmi Komnas HAM, selain sejumlah tugas dan wewenang di atas, seperti diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga memuat pelanggaran HAM yang ada kewenangan khusus lain yang diberikan kepada Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan khusus Komnas HAM tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan menukil buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI terbitan Kemendikbud, Komnas HAM punya wewenang khusus guna menyukseskan pelaksanaan HAM di Indonesia, yakni Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM. Menyelesaikan persoalan HAM secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah sehubungan dengan persoalan HAM untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. - Pendidikan Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Addi M Idhom - Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak paling mendasar dalam kehidupan manusia di dunia. HAM adalah suatu hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia. Hak asasi manusia dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. HAM bersifat universal atau menyeluruh karena dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, suku, budaya, dan identitas lain yang diakui secara internasional karena setiap manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda-beda. Lalu, mengapa HAM diperlukan? Menjadi Parameter Pembangunan Internasional Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kesepakatan bersama. Maka sudah dipastikan hal ini akan menghambat pembangunan nasional suatu negara di kancah internasional. Pada dasarnya sebuah negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan warganya. Baca juga Komnas HAM Ungkap Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Yogyakarta Ketidakmampuan sebuah negara dalam satu hal diimbangi dengan kemampuan negara lain di lain hal. Sehingga terciptalah keseimbangan pembangunan internasional. Sesuai dengan Nilai Agama dan Budaya Bangsa Intisari ajaran agama adalah kedamaian dan ketenteraman. Budaya masing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan masyarakat, peribahasa, dan adat sebagai Program Nasional yang Didukung Peraturan Perundang-undangan Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Setiap orang berhak terbebas dari belenggu ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lain di luar kontrolnya. Perwujudan masyarakat yang merdeka mensyaratkan paling sedikit tiga hal yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia, terciptanya perdamaian, dan terwujudnya pembangunan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas pemerintahan yang berdasarkan hukum dalam sebuah masyarakat. Setiap individu dapat berbicara, beribadah, dan berorganisasi secara bebas tanpa adanya diskriminasi. Hak asasi manusia dalam wujud hak sipil dan hak politik harus berjalan beriringan dengan adanya jaminan keamanan dan pelaksanaan pembangunan yang saling menguatkan. Hal-hal tersebut dijamin keberlangsungannya di Indonesia melalui Undang-Undang atau UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baca juga Komnas HAM Duga Ada 19 Pelaku Tindakan Kekerasan di Kerangkeng Manusia Langkat HAM sebagai Kontrol Sosial Kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Hak asasi manusia sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap menyimpang serta sanksi apa yang dapat dilakukan oleh hukum. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan proses pengendalian atau kontrol sosial adalah untuk mencapai keserasian dan perdamaian di dalam masyarakat. Sehingga, tercipta keadaan yang damai, adil, dan tertib. Sebaliknya, keadaan yang kacau balau tidak mustahil terjadi jika HAM tidak ditegakkan. Referensi Sudi, Moch. 2016. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Bandung CV Rasi Terbit Renggong, Ruslan dan Aulia Rachma Ruslan. 2021. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta Kencana Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Seperti yang kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab negara kepada penduduknya. Banyak lembaga negara yang membela atau bisa dibilang sebagai penjaga dari Hak Asasi Manusia ini, tak pula ada sampai yang membela Hak Asasi Manusia. Salah satu lembaga resmi yang melindungi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengkaji, meneliti, memantau, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Komnas HAM didirikan pada tahun 1993, sejak tahun 1999 Komnas HAM didasari UU No. 39 tahun 1999 yang menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah 1 Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2 Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jikalau dilihat dari tujuan Komnas HAM dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mengenai mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, maka apa yang dilakukan oleh Komnas HAM pada saat bencana COVID-19 terjadi di Indonesia. Jika dilihat kinerja Komnas HAM dari bulan Maret hingga April 2020 maka bisa kita simak, hal apa saja yang sudah dikerjakan oleh Komnas HAM dalam menanggapi HAM di wabah COVID-19 ini. Pertama, Mengkaji Standar Penikmatan Hak Atas Kesehatan. Pada tanggal 19 Maret2020, menurut laman Komnas HAM , sub komisi Pemajuan HAM Bidang pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI menggelar acara workshop pada tanggal 12 hingga 13 Maret 2020 dengan tema yang dibahas "Standar Penikmatan Tertinggi Hak atas Kesehatan". Tema ini diangkat dikarenakan Hak atas kesehatan ini masih lemah di kehidupan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hal ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah juga. Kebanyakan dari masyarakat kesehatan harus diperjuangkan sendiri, bukan dari saya, ini merupakan awal yang bagus dari Komnas HAM dalam bertindak di dalam COVID-19 ini dikarenakan permasalahan utama adalah dalam pelayanan kesehatan. Dengan mengkaji hal tersebut diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia, walaupun tidak berharap banyak namun bisa dilihat dari pelayanan sendiri masih dibatasi kepada Finansial atau masalah keuangan. Sekiranya ingin memiliki pelayanan yang baik maka harus memiliki uang yang cukup. Ternyata permasalahan tidak sampai disitu, masyarakat bukan mengarah kepada finansial, melainkan lebih ke arah akses kesehatan, makanan, obat-obatan dan yang lainnya, yang masih belum seimbang sehingga masih banyak pemikiran bahwa hak atas kesehatan adalah tanggung jawab sendiri, padahal ini merupakan tanggung jawab pemerintah Melakukan Konferensi Pers Mengenai Percepatan Penanganan Covid-19. Seperti yang ada di laman Komnas HAM pada Sabtu, 21 Maret 2020. Komnas Ham telah berdiskusi Bersama dengan Bapak Letjen TNI Doni Monardo. Beberapa isi yang ada dalam konferensi pers adalah himbauan kepada rakyat Indonesia untuk mematuhi dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena ini semua berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Komnas HAM mengharapkan aturan yang tegas dari pemerintah agar warganya dapat mengikuti perintah dengan baik dan benar sehingga keselamatan akan dapat dicegah. Kemudian Komnas HAM juga ingin menjamin pemerintah agar para pekerja tidak mengalami ancaman PHK yang diakibatkan Covid-19 ini. Tak lupa Komnas HAM pun menginginkan fasilitas kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita lihat walaupun ditengah pandemic Covid-19 Komnas HAM masih berusaha untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Kita perlu apresiasi itu karena dengan adanya tuntutan Komnas HAM ini diharapkan pemerintah lebih cepat dan tanggap akan masalah yang sedang dialami oleh warga Indonesia ini. Tak lupa dengan adanya himbauan dari Komnas HAM diharapkan pemerintah dapat melindungi hak dari para pekerja yang bekerja dari rumah atau Work From Home sehingga tidak menimbulkan PHK yang serempak dan menyebabkan hak atas pekerja tidak Jum'at 3 April 2020, Komnas HAM mengunggah Rekomendasi mengenai Tata Kelola penanggulangan Covid-19 di lamannya. Rekomendasi ini berbentuk poster sehingga mudah di share oleh banyak merupakan langkah yang bagus dari Komnas HAM yang berusaha meminimalisir penyebaran serta dapat menanggulangi Covid-19 di Indonesia. 1 2 Lihat Hukum Selengkapnya

keberadaan komnas ham indonesia sangat penting karena berbagai alasan